SOSIALISASI PEDOMAN DAN MATERI SEKOLAH
SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH 2019
Perwakilan
BKKBN Provinsi Jawa Tengah menggelar Work Shop dalam rangka Sosialisasi pedoman dan materi Sekolah Siaga Kependudukan di MG Setos Hotel Semarang akhir April 2019. Materi disampaikan oleh nara sumber dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Biro Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Peserta terdiri dari para Kepala Sekolah calon pelaksana program SSK di Kabupaten / Kota dan OPD Kependudukan Keluargta Berencana kabupaten / kota se Jawa Tengah.
Acara dibuka Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah tentang pelaksanaan SSK di Jawa Tengah.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino mengatakan, model SSK kerjasama BKKBN dengan Dinas Pendidikan ini di Indonesia baru dilaksanakan di Jawa Tengah. Atas inovasi ini sudah ada 15 negara yang berkeinginan studi banding pelaksanaan SSK ke Jawa tengah.
Saat ini ada 3 beban mengatasi masalah isu kependudukan, yaitu jumlah balita terus meningkat, remaja rentan masalah narkoba nikah dini seks bebas, dan lansia yang perlu ditangani agar menjadi lansia tangguh.
Upaya mengatasi masalah kependudukanjuga
dilakukan melalui program Sekolah
Siaga Kependudukan (SSK) yaitu sekolah yang mengintegrasikan pendidikan
kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai
pengayaan materi pembelajaran.
Kabid Pendidikan SMA Bambang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Bambang Supriyanto menyampaikan peran Dinas Pendidikan diantaranya membuat rencana yang sistematis untuk mensosialisasikan kepada anak-anak didik tentang kependudukan melalui Pojok Kependudukan di Sekolah.
Di dalam sekolah berbasis SSK itu terdapat Pojok
Kependudukan (Population Corner) yang
didalamnya terdapat tabel, grafik, piramida penduduk, poster, buku-buku,
pamflet, brosur-brosur, film-film program kependudukan, dan lain-lain.
Pojok Kependudukan dapat menjadi sumber belajar peserta
didik untuk dapat memahami berbagai masalah dan isu kependudukan. Guru diharapkan
mampu mengintegrasikan isu kependudukan tersebut ke dalam pembelajaran sesuai
dengan Kurikulum pendidikan yang berlaku.
SSK
didefinisikan sebagai implementasi operasional pengendalian kependudukan dan
keluarga berencana dengan program-program pendidikan secara terintegrasi. SSK dikelola
oleh penyelenggara pendidikan melalui
pemberdayaan sekolah serta memberikan
kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan
keterampilan khusus bidang kependudukan dan keluarga berencana. Di dalam pojok
kependudukan selain masalah pendidikan, juga sektor
lainya.
Latar belakang pembentukan SSK ini tidak lepas dari
upaya pemerintah dalam mensikapi akan datangnya era Bonus Demografi di
Indonesia pada tahun 2020 - 2035. Pada era itu, jumlah penduduk usia produktif
(15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kelompok
usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun).
Pada era ini harus disiapkan generasi yang berkualitas,
agar tenaga kerja yang melimpah pada saat ini mampu membawa berkah bukan malah
menjadi bencana. Kualitas kesehatannya yang masih rendah yang ditandai dengan
tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta banyaknya persoalan yang dihadapi
remaja terkait dengan pergaulan bebas, pernikahan dini, penyalahgunaan napza
dan sebagainya.
Tujuan program SSK adalah memupuk kesadaran siswa
tentang kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal masing-masing siswa, menumbuhkan
sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika
kependudukan, mengembangkan sikap peduli kependudukan dalam pengambilan
keputusan ketika kelak mereka menjadi dewasa dan meningkatkan kualitas peserta
didik khususnya pada bidang kependudukan dan siap menghadapi tantangan yang
cukup berat dimasa yang akan datang
Guna mencapai tujuan tersebut maka saat ini
dikembangkan dan dipupuk 3 hal penting yaiyu : I aware, I Care dan I do
(1) Saya Sadar
(I aware) mengenai perkembangan jumlah penduduk dunia, kebutuhan dan ketersediaan
air, pangan dan energi,
(2) Saya Peduli (I care) mengenai isu-isu kependudukan,
serta
(3) Saya Melakukan (I do) mulai melakukan langkah-langkah aksi nyata
melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan.
Pelaksanaan SSK ini dimulai dengan pengintegrasian
pendidikan kependudukan dan Keluarga Berencana ke dalam mata pelajaran yang relevan
seperti Geografi, Sosiologi, Ekonomi, Biologi, Pendidikan Jasmani dan Olahraga,
Kesehatan, serta Bimbingan Konseling.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) dan Lembar Kerja Siswa didesign sedemikian rupa sehingga dapat mendorong
siswa untuk aktif mengobservasi, mencari data, mengolah data, dan menganalisis
data kependudukan dengan melaksanakan kunjungan langsung ke lapangan atau ke
kantor-kantor yang menyediakan data kependudukan seperti Badan Pusat Statistik
(BPS) atau Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.
Sekolah juga perlu memberi
kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan melakukan proses belajar mengajar
bersama tenaga medis (bidan) sehingga permasalahan-permasalahan para siswi yang
sering dirasakan sehari-hari dan kelak yang akan mereka hadapi dapat langsung
dikonsultasikan dengan tenaga medis yang kompeten.
Kegiatan seperti ini harus
dilanjutkan dengan optimalisasi bimbingan konseling bersama guru BK dan tenaga
medis agar para siswa dapat berkonsultasi diluar jam pelajaran namun tetap
berada di lingkungan sekolah. Dengan penyerapan materi tersebut kelak para
siswa setelah dewasa dan berkeluarga mereka sudah tahu apa yang harus
dilakukan.
Program SSK ini selain dilaksanakan
dalam ruang kelas di sekolah juga dilaksanakan dengan cara kunjungan para siswa
ke posyandu, wawancara dengan ibu hamil dan nifas. Pertanyaan-pertanyaan telah
disusun sebelumnya mengarah pada peningkatan pengetahuan ibu hamil dan ibu
nifas, namun yang terpenting diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan para
siswa tentang kehamilan, kelahiran, dan nifas.
