Senin, 15 April 2019

BUPATI TEMANGGUNG "DIPAKSA" IKUT SENAM PEREGANGAN - RAKERKESDA 2019

BUPATI TEMANGGUNG MINTA 
RAKERKESDA HASILKAN INOVASI, JANGAN HANYA BIKIN PROGRAM


Buka Videonya dan lihat tombol SUBSCRIBE jika masih warna merah 
sentuh saja SUBSCRIBE, Like dan tap Loncengnya




Bupati Temanggung H. M. AlKhadziq minta jajaran kesehatan jangan hanya membuat program untuk melaksanakan anggaran saja tetapi harus diciptakan inovasi baru yang mengarah pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan Temanggung yang sehat, mandiri, tentrem dan gandem

BUPATI GOYANG REGAE - KLIK SAJA
Hal itu disampaikan bupati dalam pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Senin pagi 15 April 2019. Rakerkesda yang diselenggarakan di Aula Dinas Kesehatan ini dihadiri 170 pejabat lintas sektoral terkait program kesehatan diantaranya dari Bappeda, Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Dinpermades, BPJS, 4 rumah sakit di Temanggung dan kepala Puskesmas se Kabupaten Temanggung. 
Selain itu sejumlah 63 orang CPNS baru terdiri dari tenaga perawat, bidan dan dokter yang akan ditempatkan di sejumlah puskesmas di Temanggung juga ikut dihadirkan sebagai kegiatan orientasi tugas.

LIHAT MANUK DADALI-ASYIK -KLIK SAJA

Bupati menandaskan, dalam Rakerkesda harus memiliki output yang inovatif. Para ASN maupun pegawai non ASN diminta tidak malas dan jangan takut repot untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Membuat rencana program bukan sekedar melaksanakan anggaran tetapi harus memuat mimpi-mimpi serta prakarsa yang bersangkutan langsung kepada masyarakat guna mewujudkan Temanggung yang tentrem, GANDEM.
Isyu stunting yang sudah menggema secara nasional hendaknya juga menjadi perhatian bersama untuk menurunkan angka stunting di Temanggung sampai dengan tercapainya zero stunting karena ini merupakan masalah masa depan anak-anak dan masa depan bangsa.

LAGU INI ENAK DIDENGAR SAMBIL KERJA - KLIK SAJA DISINI

Sejalan dengan hal itu dr. Suparjo Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung memaparkan saat ini Temanggung angka gizi buruk hanya 0,3 persen atau dibawah gizi buruk tingkat profinsi Jawa Tengah 0, 5 persen. Kaus stunting menjadi persoalan kompleks karena anak kekurangan nutrisi dalam 1.000 hari pertama sejak kelahiran. Apabila tidak teratasi dalam 1.000 hari tersebut maka seterusnya akan bermasalah menjadi stunting menetap.
Oleh karena itu dalam Rakerkesda ini dibahas langkah-langkah berbagai program termasukisyu-isyu strategis lainnya seperti bebas ODF, HIV AIDS, Kematian Bayi, Kematian Ibu, pelayanan penyakit TBC dan pelayanan kesehatan lainnya.


LIHAT INI : RS PKU MUHAMMADIYAH DISERBU RATUSAN  IBU MUDA - KLIK SAJA

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dipuskesmas, inovasi kegiatan juga dievaluasi dan dinilai. Untuk innovator terbaik dengan program jambanisasi keluarga diraih oleh dr. Sarjana  ( baca : dokter sarjono) Kepala Puskesmas Wonoboyo. Sedangkan kinerja puskesmas terbaik 2018 rangking 1 diraih dr. Natalia Kristi Kepala Puskesmas Ngadirejo.
dr. Natalia Kristi mengatakan, keberhasilan membangun kinerja ini berkat kerjasama yang baik dan kompak di puskesmas serta jajarannya sampai ke desa. Peran kader yang langsung menanagani masalah kesehatan di desa juga ikut menyumbang terciptanya pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.



Di akhir pembukaan Rakerkesda ini suasana semakin kompak dan meriah ketika Bupati “dipaksa” untuk turun panggung dan ikut “senam peregangan” dengan tujuan agar suasana rakerkesda menjadi lebih akrab dan semarak serta menghasilkan output yang inovatif. –(Budhy HP)—



KALAU BELUM TAHU MANA YANG HARUS DISENTUH, INI CONTOHNYA




























































Rabu, 10 April 2019

PROFESOR SARATRI WILONOYUDO : PARAMETER KEPENDUDUKAN JADI ACUAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH ADAKAN PEMETAAN & PENETAPAN PARAMETER KEPENDUDUKAN


Dan berikan apresiasi dengan cara sentuh SUBSCRIBE, Like dan Share 
ke grup dan teman-teman anda



Masalah kependudukan memiliki pengaruh penting bagi pembangunan. Apabila tidak dipetakan dan ditentukan parameternya, dapat  menjadi sumber kendala pelaksanaan pembangunan. Banyak pakar dan politikus menyampaikan paparan rencana pembangunan, namun akan menjadi tidak ada artinya apabila belum mengetahui seluk beluk kependudukan termasuk parameternya.




Penetapan parameter kependudukan ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Atria Magelang  Selasa 9 April 2019. Hadir dalam acara tersebut OPD dari 10 Kabupaten/kota yang membidangi kependudukan yaitu Kabupaten Temanggung,  Magelang, Purworejo, Wonosobo, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Kota Magelang.


Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudo, Dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang sebagai nara sumber mengatakan, parameter kependudukan perlu dipetakan oleh kabupaten/ kota kemudian di analisis sehingga menjadi salah satu acuan penetapak kebijakan dan dasar penyusunan program pembangunan.


Ia mengatakan, saat ini angka kematian ibu melahirkan di Indonesia terbesar se Asia. Hal ini akan mempengaruhi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang disusun berdasarkan 17 indikator SDGs. Angka kematian ibu melahirkan ini merupakan bagian dari penetapan parameter kependudukan.


Ada 3 hal yang menyebabkan perlunya parameter yaitu : Transisi demografi, Transisi epidemologi dan Transisi Pendidikan.
Transisi Demografi akan mengarahkan pada upaya penurunan angka fertilitas ,mobilitas dan mortalitas. Sedangkan pada epidemiologi, ia mengatakan masyarakat memiliki umur panjang namun masih diwarnai dengan masalah sakit-sakitan yang serius di umur lebih dari 60 tahun sehingga menjadi beban orang lain.

Sedangkan transisi pendidikan dapat ditunjukkan pada perubahan pola pendidikan yang tidak hanya focus pada kecerdasan intelektual saja tetapi mengarah pada keterkaitan teknologi, membangun jaringan komunitas social dan memperhatikan pola perilaku kerja masyarakat dengan paradigm baru peluang kerja dirumah secara online saja bisa memperoleh penghasilan besar.


Sementara itu Muhad Juned Kabid KB-KS DP3-AKB Provinsi Jawa Tengah menyoroti pentingnya parameter kependudukan dengan 3 prinsip utama yaitu harus dilakukan di tiap desa /kelurahan, ditindaklanjuti dengan intervensi penggarapan pengendalian penduduk dan harus melibatkan semua institusi masyarakat.

Dikatakan lanjut, tingginya angka kelahiran (TFR = Total Fertility Rate) disebabkan antara lain pasangan usia subur belum menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP), peran pria dalam ber-KB masih rendah dan masih kurangnya tenaga PLKB.


Dari paparan masing-masing kabupaten / kota disimpulkan bahwa pemetaan dan parameter kependudukan didalamnya masih banyak ditemukan warna merah serta daerah legok sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut di wilayah peta merah tersebut.
—(Budhy HP)—


SIMAK FOTO PARA PESERTA
DIBAWAH INI





































BAGI YANG KESULITAN SENTUH SUBSCRIBE, BEGINI CONTOHNYA



KLIK INI UNTUK NONTON GOYANG CALUNG